Puluhan Mahasiswa Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur Sumbar

PADANG, - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (Sumbar) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (18/2/2022). Mereka menilai 1 tahun kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy banyak kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat.

Aksi demo berlangsung sekitar pukul 16:50 WIB dan disambut oleh puluhan personel kepolisian untuk mengamankan aksi. Kemudian maksud kedatangan para mahasiswa ini adalah untuk menyampaikan terkait tiga permasalahan, yaitu upah minimum provinsi (UMP), Upah buruh dan persoalan yang ada di Mentawai yang tak kunjung selesai, Jumat (18/2/2022).

Baca juga: SMP Pembangunan Labor UNP di Kunjungi Tenaga Pendidik dari Berbagai Daerah dan Luar Negeri

Dari pantauan harianhaluan.com terlihat dari berbagai universitas di Sumbar itu terus meneriaki pihak Pemerintah agar memberi perhatian kepada tiga persoalan tersebut.

"Sumbar Madani, Sumbar merana dalam janjimu, jutaan buruh jomblo, karena upah murah takut nikah, Selamat kan hutan Mentawai, Kenaikan UMP seharga nasi Padang, "bunyi tulisan yang dibawa para pengunjuk rasa.

Baca juga: Gubernur Sumbar Berharap Peran Unand Makin Luas Setelah PTN BH

Kordinator Pusat Aliansi BEM Sumatera Barat Fauzan mengatakan kami disini menggambarkan bagaimana keadaan masyarakat Sumatera Barat sekarang, seperti permasalahan Upah Minimum Provinsi yang hanya naik nya sebesar 24 ribu yang rasanya terlalu sedikit untuk masyarakat.

"UMP ini hanya naik 24 ribu, mana cukup untuk masyarakat Sumatera Barat, yang hanya seharga sebungkus nasi Padang, " ujarnya

Baca juga: Doktor Sarmiati Terpilih Sebagai Ketua Aspikom Sumbar

Dikatakannya disini mahasiswa juga menyinggung permasalahan di Mentawai karena yang tak kunjung diselamatkan gubenur Sumbar.

"Selama ini kita mendengarkan dan apa yang dirasakan masyarakat Mentawai, bahwasanya banyak pihak-pihak penguasa mengiming-imingi masyarakat Mentawai apabila tanah nya digarap oleh PT Maupun pemerintah mereka akan dijanjikan kesejahteraan, tapi nyatanya dari beberapa tahun dilaksanakan itu tidak sama sekali, " ucapnya

Baca juga: Kemendes PDTT Gandeng LTPK Berkolaborasi dalam Pengembangan SDM Desa

Disini kenapa kita tidak melaksanakan tuntutan, kata Fauzan, karena kami berjanji dari aliansi BEM Sumatera Barat, pada (24/2/2022) mendatang, akan kembali lagi ke kantor Gubernur Sumbar,

"Kami akan kembali lagi, membawa tuntutan dari segala aspek kehidupan, yaitu dari Pendidikan, Ekonomi, Politik Hukum dan HAM dan dari Infrastruktur, yang komitmen kami bakal mengawal Kepemerintahan Gubenur Sumbar, " pungkasnya. (*)

Baca juga: Prihatin Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Pada Anak, Ummi Harneli Buka Rakor dan Advokasi Bunda PAUD se-Sumbar