Fantastis APBD Kota Padang 2022, Capai Rp225 Miliar dan Terbesar dalam Sejarah

PADANG, - Anggota DPRD Padang, Muzni Zen mengungkapkan APBD Kota Padang mengalami reforusing dengan jumlah yang fantastis pada tahun anggaran 2022 ini.

Jumlah anggaran yang di-refocusing pada APBD Perubahan Tahun 2022 yang saat ini tengah dibahas dewan, mencapai Rp225 miliar lebih dan merupakan yang terbesar dalam sejarah.

Baca juga: Presiden dan Ketua DPR RI Kunjungi Titik Nol Kawasan Nusantara

“Saya sudah tiga periode saya di DPRD, ini adalah yang terbesar (reforusing). Kita tak tahu fenomena apa yang terjadi sekarang, ” ungkap Muzni Zen kepada wartawan, Sabtu (20/8/2022) lalu.

Diketahui,  refocusing anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran.

Baca juga: Mengenal Desa Carangsari, Pemenang Pertama Anugerah Desa Wisata

Muzni kembali menegaskan kalau reforusing kali ini merupakan yang terbesar dalam sejarah dan juga berujung pada penghentian sejumlah kegiatan karena harus dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.

“Walaupun ada reforusing, kita masih bersyukur anggaran pokir (pokok-pokok pikiran) dewan tidak dipotong, ” ujar dewan dari Partai Gerindra tersebut.

Baca juga: Teddy Setiadi: RUU Provinsi dapat Percepat Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat

Untuk diketahui, APBD Kota Padang 2022 senilai Rp 2, 8 triliun. Rinciannya terdiri dari pendapatan daerah Rp 2, 642 triliun, belanja daerah Rp 2, 786 triliun dan terjadi defisit sebesar Rp 143, 97 miliar.

Muzni mengungkapkan, salah satu hal yang menyebabkan refocusing adalah untuk menutupi anggaran atau gaji untuk 1.226 orang guru honorer yang sebagian sudah diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Target 5 Juta Kunjungan Wisatawan Tahun Ini, Begini Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang

“Dulu dananya ada dari DAU, namun karena harus diangkat menjadi PPPK, sehingga harus ditutupi anggaran daerah, ” ujar dia. 

Untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Muzni berharap masyarakat sadar akan membayar pajak, agar pendapatan daerah meningkat. 

Baca juga: Menko Luhut dan Menteri Sandiaga Uno Dukung Sumbar Jadi Pilot Project Kebangkitan Pariwisata